Manado, medialis.id/ – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara kembali melaksanakan rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Senin (20/04/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat serba guna kantor DPRD Sulut ini merupakan lanjutan dari serangkaian agenda Pansus atas LKPJ Gubernur T.A 2025 sejak laporan diterima.
Kali ini, Pansus LKPJ melakukan pembahasan dengan 4 perangkat daerah yakni Dinas PUPR, Sekretariat DPRD Sulut, Lingkungan Hidup, Bappeda.
Pembahasan lanjutan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Pansus Capt Remly Kandoly bersama personel Pansus lainnya yakni Royke Anter, Berty Kapojos, Juleyta Runtuwene, Royke Roring, Vonny Paat dan Jeane Laluyan.
Dalam rapat itu, Anggota Pansus Vonny Paat memberikan apresiasi atas kinerja pihak Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.
Dia menilai Sekretariat DPRD Sulut telah mengalami perubahan positif dalam kinerjanya. Ia pun menyampaikan apresiasi atas perbaikan yang terjadi, karena sudah mengatasi permasalahan pernah diangkatnya sebelumnya.
Menurutnya, lingkungan dan aset DPRD merupakan milik bersama, sehingga terciptanya sinergitas yang baik antara Sekretaris dan pimpinan DPRD menjadi faktor utama untuk kelancaran organisasi.
“Puji Tuhan, sudah ada perbaikan dari hal-hal yang saya permasalahkan. Koordinasi antara staf, Sekwan, dan pimpinan sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Vonny juga menegaskan bahwa tugas pokok Sekwan adalah menyelenggarakan administrasi dan pengelolaan keuangan, serta memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Selain itu, Anggota Pansus mempertanyakan ke Bappeda terkait pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota dewan, yang belum jelas apakah semua aspirasi dari anggota dewan boleh terakomodir.
Kemudian di Dinas PUPR, Anggota Pansus, khususnya Jeane Laluyan dan Vonny Paat, mengkritik kondisi jalan rusak dan berlubang yang membahayakan serta minimnya aksi cepat Dinas PUPR. Mereka mempertanyakan soal jalan yang perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah.
“Di Tomohon masih ada jalan-jalan yang berlubang rawan lakalantas. Bahkan sudah ada korban yang meninggal,” ungkap Vonny Paat.
Di sisi lain, Sekretaris Pansus Remly Kandoli memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi khususnya Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Minsel-Mitra yaitu pembangunan jalan Amurang-Mitra yang saat ini sudah dianggarkan di APBD 2026.
“Pembangunan jalan Amurang Mitra sudah lama disampaikan masyarakat. Puji Tuhan pemerintah provinsi sudah menindaklanjutinya,”ucap Kandoli saat memimpin rapat Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025.
Seluruh peserta rapat pun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Sektor infrastruktur menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Sulut, Desy Paat mengakui adanya kesenjangan yang cukup lebar antara perencanaan dan hasil pelaksanaan yang tercatat di lapangan. Secara administratif, realisasi fisik pekerjaan tercatat mencapai 99,10 persen, namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda.
Kemantapan infrastruktur dasar dinilai masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kemantapan Jalan Nasional hanya mencapai 81,76 persen. Angka itu jauh di bawah target minimal yang ditetapkan sebesar 93 hingga 95 persen.
Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada sektor irigasi. Realisasi capaian untuk bidang ini hanya tercatat sebesar 50,45 persen dari target yang direncanakan sebesar 80 persen. Dari sisi keuangan, serapan anggaran untuk Dinas PUPR tercatat mencapai Rp111,5 Miliar atau setara dengan 83 persen dari total pagu yang tersedia.
“Keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama yang kita hadapi. Terdapat ketimpangan yang cukup besar antara kebutuhan penanganan dan perbaikan infrastruktur di lapangan dengan ketersediaan dana yang ada. Akibatnya, banyak rencana pekerjaan yang harus ditunda atau tidak dapat direalisasikan sesuai harapan,” jelas Desy Paat saat memberikan penjelasan dihadapan Pansus.
Berbeda dengan Dinas PUPR, DLH justru menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Kepala DLH Sulut, Weldie Poli melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berhasil mencapai 80,93 persen. Dimana angka ini melampaui target yang direncanakan sebesar 78,71 persen.
Dari sisi capaian fisik, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan telah diselesaikan sepenuhnya dengan persentase 100 persen. Untuk pengelolaan keuangan, serapan anggaran tercatat sebesar Rp8,4 Miliar atau setara dengan 90,87 persen dari total pagu yang tersedia sebesar Rp9,3 Miliar.
Meskipun berhasil mencatat hasil yang positif, Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpuas diri dan tetap akan terus berupaya meningkatkan kinerja. Nantinya fokus utama kedepan akan tetap pada penguatan peraturan dan kebijakan lingkungan hidup. Serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan seluruh upaya yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, memaparkan efektivitas kinerja kesekretariatan. Dengan anggaran Rp103,2 miliar, pihaknya berhasil merealisasikan 87,44% anggaran untuk mendukung tugas legislasi.
Tercatat, sepanjang 2025, Sekretariat DPRD sukses mengawal penetapan 6 Ranperda Strategis, termasuk RPJMD 2025-2029 dan Ranperda Inisiatif Kepemudaan.
Menanggapi hasil LKPJ, DPRD Sulut melayangkan 6 Rekomendasi Strategis untuk Sekretariat:
Revitalisasi Pelayanan: Peningkatan sarana prasarana rapat dan perjalanan dinas.
Kapasitas SDM: Penguatan fungsi legislasi melalui pelatihan relevan.
Akuntabilitas: Transparansi total dalam pengelolaan aset dan anggaran.
Digitalisasi Informasi: Aktif mempublikasikan kinerja anggota dewan melalui kanal resmi.
Sinergi Eksekutif: Memperkuat koordinasi demi kelancaran agenda kelembagaan.
Gedung Rakyat: Memastikan gedung DPRD benar-benar inklusif dan terbuka bagi aspirasi masyarakat.
“Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi ini. Target kami jelas, menjadikan gedung DPRD benar-benar sebagai ‘Rumah Rakyat’ yang transparan dan akuntabel,” tutup Silangen optimis.
Kesempatan itu, Pansus juga meminta seluruh perangkat daerah untuk terus memperbaiki kinerja, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Nampak hadir dalam pembahasan, pimpinan Dewan, Royke Anter serta sejumlah anggota Pansus, Paula Runtuwene, Vonny Paat, Berty Kapojos, jeane Lalujan dan Toni Supit. (Advertorial)
