Manado, medialis.id/ – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat komitmennya buat melindungi pekerja migran. Langkah itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Muktharudin.
Acara yang digelar Jumat (24/4/2026) ini bertujuan menghadirkan tata kelola perlindungan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi warga Sulut yang bekerja di luar negeri.
Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan bisa menekan potensi masalah yang sering dihadapi para pekerja migran di luar negeri.
Menteri BP2MI Muktharudin menyampaikan, peningkatan kompetensi dan jaminan perlindungan bagi pekerja migran merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, amanat itu bakal dioperasionalkan secara maksimal dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
“Tujuannya, setiap tenaga kerja yang berangkat sudah melalui prosedur legal dan punya bekal keahlian yang mumpuni. Mereka harus punya daya saing tinggi saat bekerja di luar negeri,” begitu kurang lebih pesan yang disampaikan Muktharudin.
Gubernur Yulius menyambut baik komitmen pemerintah pusat. Ia menilai inisiatif ini sangat penting, terlebih Sulut termasuk provinsi yang aktif ngirim pekerja migran ke berbagai negara tujuan, termasuk Jepang.
“Kami sangat berterima kasih atas inisiatif dari Menteri BP2MI, Pak Muktharudin. Kerja sama ini tentu akan sangat membantu para tenaga kerja asal Sulawesi Utara yang akan mempersiapkan diri bekerja di luar negeri secara legal,” ujar Gubernur Yulius.
Ia menambahkan, komitmen ini memastikan setiap warga Sulut mendapat perlindungan maksimal dan tata kelola yang lebih baik selama berada di luar negeri.
Kegiatan penandatanganan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua instansi. Menteri Muktharudin didampingi Sekretaris Jenderal dan jajaran pejabat Eselon 1 BP2MI. Sementara Gubernur Sulut didampingi oleh Plh Sekretaris Provinsi, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Kesehatan.
