Manado, medialis.id/ – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado bersama jajaran Pemerintah Kota Manado menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Manado Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Manado, Dra. Aaltje Dondokambey, M.Kes., Apt., didampingi Wakil Ketua I, Mona C. Kloer, S.H., M.H., dan Wakil Ketua II, Maykel Damapolii, S.E. Hadir pula Wali Kota Manado, Andrei Angouw, bersama Wakil Wali Kota, Richard Sualang, serta jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Manado.
Dalam rapat tersebut, legislator Venny Nangka membacakan laporan hasil pembahasan Pansus LKPJ di hadapan seluruh peserta sidang. Sebelumnya, tim pansus telah melaksanakan pembahasan intensif selama tiga hari.
Wali Kota Manado, Andrei Angouw, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Pansus LKPJ serta seluruh kepala SKPD yang telah bekerja serius dan konstruktif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari saudara-saudari sekalian yang serius melakukan pembahasan. Apresiasi tinggi bagi seluruh anggota Pansus DPRD Manado yang telah bekerja secara intensif dan konstruktif selama proses pembahasan berlangsung,” ujar Andrei.
Ia menegaskan bahwa proses evaluasi melalui LKPJ merupakan bagian penting dalam memastikan jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Keterlibatan aktif DPRD melalui Pansus menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan capaian kinerja pemerintah daerah. Kolaborasi ini, menurutnya, menjadi fondasi penting agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di penghujung rapat, sempat terjadi gelombang interupsi. Suasana sempat memanas dengan adu argumen antar anggota. Namun, Wakil Ketua I DPRD Manado, Mona Kloer, yang memegang mandat palu sidang, secara tegas menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga rapat tetap berjalan kondusif.
Dengan selesainya rapat paripurna ini, hasil pembahasan Pansus LKPJ Wali Kota Manado 2025 resmi ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan ke depan. (jud)
