Manado, medialis.id/ – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Kamis (9/4/2026).
Forum ini menjadi ajang penyelarasan arah pembangunan pusat dan daerah untuk merumuskan masa depan Bumi Nyiur Melambai.
Tahun 2027 merupakan tahun ketiga periode kepemimpinan Gubernur Yulius bersama Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH. Pembangunan tahun tersebut mengusung tema “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.
Musrenbang ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
Kehadiran para pimpinan pusat diharapkan memperkuat sinergitas dalam mengawal proyek strategis nasional di Sulawesi Utara.
Di hadapan para Menteri, Gubernur memaparkan delapan misi utama yang menjadi komitmen pemerintah, meliputi pemberantasan KKN dan narkoba, peningkatan kualitas SDM, pembangunan ekonomi, penguatan daya saing internasional, serta ketahanan pangan, energi, dan air yang berkelanjutan.
Gubernur mengatakan, perencanaan 2027 mempertimbangkan sejumlah isu strategis, antara lain perlambatan ekonomi global, ketimpangan ekonomi antara kawasan timur dan barat Indonesia, serta mitigasi bencana. Di tingkat daerah, penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 menjadi perhatian utama.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menetapkan target makro yang optimis untuk 2027, yaitu:
· Pertumbuhan Ekonomi: 6,7 – 7,7 persen
· Penurunan Kemiskinan: menjadi 5,02 – 5,42 persen
· Indeks Pembangunan Manusia: nilai survei integritas KPK mencapai 80
· Lingkungan Hidup: penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 61,78
Mencermati kondisi keuangan daerah, Gubernur mengungkapkan ruang fiskal diprediksi semakin terbatas akibat penurunan pendapatan dan peralihan pembiayaan dari surplus menjadi defisit pada periode 2025-2027.
“Ke depan, diperlukan langkah strategis penguatan pendapatan daerah dan peningkatan kualitas belanja yang lebih efisien dan terfokus,” tegas Gubernur.
Ia juga mendorong pemanfaatan alternatif pendanaan lain seperti dana CSR, skema KPBU, dan dana hibah untuk mendukung pembangunan.
Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan sinkronisasi program agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara merata.
