Tomohon, medialis.id/ – Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E., bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Kantor Wali Kota Tomohon, Senin (27/4/2026).
Meskipun Hari Otonomi Daerah jatuh pada tanggal 25 April, upacara digelar hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap momentum desentralisasi yang telah berlangsung tiga dekade.
Upacara berlangsung khidmat ini dihadiri oleh perwakilan Polres Tomohon, perwakilan Kejaksaan Negeri Tomohon, perwakilan Kodim 1302 Minahasa, seluruh jajaran Pemerintah Kota Tomohon, serta Aparatur Sipil Negara dan pegawai BUMD se-Kota Tomohon.
Dalam amanatnya, Sekda Edwin Roring membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Tema ini mengandung makna kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal secara bersama-sama, dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Mendagri dalam sambutannya menyampaikan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan besar Asta Cita tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, sinkronisasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Langkah-langkah strategis yang dimaksud meliputi:
- Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah. Selama tiga dekade otonomi daerah, salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan pusat dan daerah, yang sering menimbulkan tumpang tindih kegiatan, duplikasi anggaran, serta rendahnya efektivitas pembangunan.
- Reformasi Birokrasi Berbasis Outcomes dengan Digitalisasi Terintegrasi. Birokrasi selama ini cenderung menitikberatkan pada aspek administratif dan orientasi penyerapan anggaran, bukan pada pencapaian hasil nyata yang berdampak pada masyarakat. Ke depan, tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan responsif perlu dihadirkan melalui pemanfaatan teknologi terintegrasi serta inovasi daerah.
- Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah. Banyak daerah masih menghadapi tantangan berupa tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, sehingga ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan serta prioritas pembangunan yang bersifat lokal.
- Kolaborasi Antar Daerah. Dalam praktiknya, sering dijumpai bahwa daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan keterkaitan dengan wilayah lain, padahal persoalan strategis seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi merupakan isu lintas wilayah yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.
- Fokus pada Layanan Dasar dan Pengentasan Ketimpangan. Masih terdapat kesenjangan yang nyata dalam akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta perlindungan sosial, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil.
- Penguatan Stabilitas dan Ketahanan Daerah. Banyak daerah masih rentan terhadap berbagai krisis, baik krisis ekonomi, ketahanan pangan, maupun bencana alam yang semakin meningkat akibat perubahan iklim.
Selain keenam langkah strategis tersebut, Mendagri juga menyoroti delapan isu prioritas nasional yang harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah:
- Swasembada pangan melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi, penguatan SDM pertanian, akses distribusi pemasaran, serta optimalisasi lahan pertanian.
- Swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan untuk mengurangi impor energi serta memperkuat ketahanan nasional.
- Pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta penyiapan perangkat kebijakan yang signifikan.
- Pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas.
- Pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, perluasan investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah-swasta-akademisi.
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program makan bergizi gratis.
- Pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau melalui penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas SDM kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta penanganan stunting dan gizi buruk.
- Reformasi birokrasi dan penegakan hukum melalui penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas SDM aparatur, penguatan akuntabilitas via e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, serta pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
Dalam kesempatan itu, Sekda Edwin Roring juga menegaskan pesan Mendagri bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, harus tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden. Pemerintah daerah diharapkan untuk:
· Menyelenggarakan kegiatan secara sederhana, tidak berlebihan, dan tidak bersifat seremonial semata.
· Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan tetap mengedepankan efektivitas dan manfaat.
· Memastikan setiap penggunaan anggaran benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
· Menghindari pemborosan anggaran yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi dan mengembangkan potensi lokal, namun pelaksanaannya harus tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional harus senantiasa dijaga.
Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal. Dengan demikian, Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata.
Upacara ditutup dengan doa bersama, mengingatkan bahwa semangat otonomi daerah harus terus menjadi pendorong bagi semua pihak untuk mewujudkan Asta Cita dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekda Edwin Roring mengajak seluruh ASN dan pegawai BUMD di Kota Tomohon untuk terus bekerja keras dan berkolaborasi demi kemajuan daerah.
Turut hadir dalam upacara ini perwakilan Forkopimda Tomohon, Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pembangunan yang berpihak pada rakyat. (***/jud)
