Sulut, medialis.id/ –
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menegaskan komitmennya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas sebagai program strategis nasional. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang digelar Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026).
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, yang juga menjabat Sekretaris I Satgas MBG Provinsi, mengatakan bahwa Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay memberi perhatian serius terhadap keberhasilan implementasi MBG di seluruh wilayah Sulut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Sulut dan Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua Satgas Tingkat Provinsi menyampaikan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional. Program ini sangat bermanfaat untuk pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Jemmy.
Ia menjelaskan, MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga peluang besar memperkuat ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemprov Sulut berharap potensi pangan lokal dan sumber daya manusia daerah dapat dilibatkan maksimal, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga distribusi.
“Potensi Sulawesi Utara sangat luar biasa. Kami berharap masyarakat ikut menikmati efek ekonomi dari program ini, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dan penguatan sektor pangan lokal,” katanya.
Sementara itu, Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan validasi data penerima manfaat di seluruh kabupaten dan kota di Sulut. Data tersebut mencakup jumlah balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik yang akan menjadi sasaran MBG.
“Dari validasi data itu nanti akan ditentukan kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah,” jelas Sony.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah lanjutan dalam mematangkan implementasi MBG di Sulut, dengan target sinergi antara pemprov, BGN, dan pemerintah kabupaten/kota agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. (jud)
