Manado, medialis.id/ – Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menegaskan komitmen pemerintah pada empat pilar utama pembangunan. Hal itu menanggapi rekomendasi Pansus DPRD atas LKPJ Gubernur 2025.
Ia menegaskan komitmen pemerintah pada empat pilar utama pembangunan itu mulai dari Pelayanan (Pendidikan dan Kesehatan), Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup, Urusan Pilihan (Kelautan dan Pertanian), serta Penunjang Pemerintahan.
Ungkapan itu disampaikan Gubernur Yulius pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur Tahun 2025, sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur juga memberi apresiasi tinggi ke pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Pansus LKPJ, yang sdah kerja keras dan teliti membedah capaian kinerja pemerintah. Menurutnya, ini bentuk pengawasan yang berharga buat meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Adapun rincian Empat Pilar yang disampaikan, antara lain :
- Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan)
Pendidikan: fokus pemerataan kualitas dan pemenuhan tenaga pendidik lewat sinkronisasi data kebutuhan sekolah dengan formasi CASN/PPPK.
Kesehatan: optimalisasi alat kesehatan modern, jaminan ketersediaan obat hingga pelosok, serta perhatian khusus buat kesejahteraan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
- Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup: Soal tenaga kerja, pemerintah bakal memperluas info pasar kerja, revitalisasi BLK, dan nambah kuota program magang ke Jepang.
Di aspek lingkungan, pengawasan ketat izin lingkungan, penanganan limbah, dan evaluasi reklamasi pasca tambang jadi prioritas. - Urusan Pilihan (Kelautan dan Pertanian) – Mendorong transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan biar bantuan teknologi dan bibit unggul tepat sasaran, buat menekan angka kemiskinan di perdesaan.
- Penunjang Pemerintahan – Akselerasi transformasi digital di seluruh lini Sekretariat Daerah buat layanan publik yang lebih transparan, serta penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif buat ASN maupun THL.
Dalam penyampaiannya, Gubernur juga nyoroti pentingnya laporan reses DPRD sebagai “suara murni” masyarakat yang bakal dijadikan referensi utama buat penyempurnaan kebijakan.
Di ujung pernyataannya, Gubernur mengajak semua pihak untuk terus perkuat semangat mapalus (gotong royong) dalam menghadapi tantangan global yang dinamis.
“Mari kita jadikan momentum ini buat ningkatin ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat tapi tetap dalam koridor aturan demi menjawab harapan rakyat,” tegas Gubernur.
Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Ketua DPRD dr. Fransiscus A. Silangen, Sp.B., KBD, jajaran Forkopimda, pimpinan instansi vertikal dan daerah lainnya. (jud)
