Tomohon, medialis.id/ – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan di Perumahan Grazia Residence 2, Kelurahan Tumatangtang, Kota Tomohon, Kamis (09/04/2026).
Kunjungan ini untuk meninjau Rumah Tapak Subsidi dan calon Penerima Bantuan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, Pemerintah Indonesia lewat program Presiden Prabowo melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut kebijakan ini dinilai sebagai terobosan untuk memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).
“Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui skema yang pro-rakyat,”
Kebijakan ini juga menurutnya untuk mempercepat pemerataan kepemilikan hunian layak dan terjangkau, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Kan kalau tenor lebih panjang, beban cicilan per bulan otomatis akan lebih rendah dibandingkan skema 15 atau 20 tahun,” ujar Menteri Ara sapaan akrab Maruarar Sirait di sela dialognya dengan masyarakat dan pemerintah setempat.
Menurut Menteri, program pembangunan rumah untuk masyarakat MBR, memiliki multi player effect dalam mendorong perekononian daerah.
Ia menilai, pembangunan rumah subsidi mendorong perputaran uang di daerah, melibatkan UMKM, kontraktor, dan pengusaha material. Selain itu, program ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.
Selain perpanjangan tenor, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan lain seperti pembebasan BPHTB dan pembebasan PBG untuk MBR.
“Presiden Prabowo dari awal telah memerintahkan tidak bole rakyat kecil di rumah subsidi untuk membayar PBG dan BPHTB. Di seluruh Indonesia, gratis semuanya,” ungkap Menteri Ara.
Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian yang turut dalam kunjungan di perumahan Grazia Residance di Kota Tomohon mengatakan telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi pengurusan administrasi.
Menteri Tito kemudian mengapresiasi Pemerintah Kota Tomohon yang telah memiliki mall pelayanan publik (MPP).
“Kota Tomohon ini salah satu dari enam Kabupaten Kota di Sulawesi Sulawesi Utara yang punya mall pelayanan publik. Saya terima kasih kepada bapak Wali Kota” ungkap Menteri Tito Karnavian.
“Saya sudah arahkan agar setiap daerah membuat mall pelayanan publik sehingga di satu atap ada outlet khusus pengurusan administrasi seperti outlet khusus untuk PBG yang bisa diselesaikan dengan cepat. Karena apa yang terjadi jika tidak ada mall pelayanan publik? Kasihan pengembang. Kasian masyarakat. Mereka harus mengurus izin PBG BPHTB, satu ke satu ke kantor-kantor. Pertanahan lah, disdukcapil lah, repot,” ujarnya.
Sementara itu Wali Kota Tomohon Caroll J A Senduk mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat untuk Kota Tomohon yang dinilainya sangat membantu masyarakat.
Wali Kota Caroll mengatakan saat ini juga Pemerintah Kota Tomohon telah mendorong pembentukan Perwako (Peraturan Wali Kota) soal PBG melalui Perwako RTRW di Kota Tomohon.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Sendy Rumajar juga mengapresiasi soal program pro-rakyat itu yang sangat membantu sekali. Menurutnya masyarakat Kota Tomohon rata-rata masih berpenghasilan kecil, sehingga program ini dinilai efektif untuk membantu masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan bantuan bedah rumah lewat program BSPS melalui Kementerian PKP sebanyak 504 unit rumah untuk masyarakat Kota Tomohon.” ujar Sendy Rumajar.
Oleh karena itu, Manteri Ara Sirait mengatakan agar program ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
Menteri Ara mengatakan, Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan rumah subsidi untuk Sulawesi Utara sebanyak 15.000 unit dari permintaan awal 3.000 unit. Dan menyiapkan program beda rumah sebanyak 300 unit yang sebelumnya 0.
Ia berpesan kepada Pemerintah Daerah agar semua kebijakan harus pro-rakyat.
“Kebijakan publik akan diuji juga oleh publik. Jadi mari kita berbuat kebaikan, baik kebijakan-kebijakan yang mendukung dan sangat bermanfaat bagi rakyat, tapi juga bermanfaat bagi kalangan dunia usaha. Yang ujungnya nanti akan meningkatkan PAD,” tutup Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. (jud)
